Amanatnews – LIMAPULUH KOTA, Fraksi Partai Amanat Nurani (F-PAN) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu, 19 November 2025 di Gedung DPRD. Dalam kesempatan tersebut, F-PAN kembali menegaskan komitmennya agar APBD benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat, termasuk sektor infrastruktur, pendidikan, ekonomi rakyat, serta penguatan komoditas unggulan daerah seperti gambir.
Pendapat Akhir F-PAN disampaikan oleh Marsanova Andesra, SH, MH, didampingi Sekretaris Fraksi Yori Anggara. Dalam paparannya, Marsanova menjelaskan bahwa APBD adalah instrumen penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbasis pertanian.
“APBD bukan sekadar catatan anggaran, tetapi komitmen nyata pemerintah kepada rakyat. Karena itu setiap kebijakan belanja harus diarahkan pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Marsanova.
Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas Utama
Fraksi PAN memberikan perhatian besar terhadap kondisi infrastruktur, khususnya akses jalan dan jembatan di nagari-nagari. Mobilitas masyarakat dan pergerakan hasil pertanian sangat bergantung pada semakin baiknya kondisi infrastruktur di Limapuluh Kota.
“Banyak daerah yang masih memerlukan peningkatan jalan dan jembatan. Jika akses membaik, maka ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh,” ujar Yori Anggara.
Selain itu, F-PAN juga meminta perhatian terhadap sarana air bersih, pengendalian banjir, perbaikan irigasi, serta peningkatan fasilitas publik yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Pendidikan dan Peningkatan Mutu SDM
Marsanova Andesra menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi investasi jangka panjang dalam APBD 2026. Perbaikan ruang kelas, kompetensi guru, beasiswa, dan pemenuhan sarana pendidikan di daerah terpencil harus mendapatkan alokasi yang memadai.
“Kemajuan Limapuluh Kota hanya akan terjadi jika kita membangun SDM yang unggul. Alokasi pendidikan jangan hanya formalitas angka, tapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan sekolah di lapangan,” tegasnya.
Usulan Penguatan Komoditas Unggulan: Gambir
Dalam Pendapat Akhir ini, F-PAN juga secara khusus memasukkan usulan penguatan komoditas gambir, yang merupakan salah satu aset ekonomi terbesar masyarakat Limapuluh Kota.
Marsanova Andesra menyampaikan bahwa ribuan petani gambir menggantungkan hidup pada komoditas tersebut, sehingga perlu dukungan lebih serius dalam bentuk:
peningkatan kualitas bibit,
modernisasi peralatan penyulingan,
pelatihan hilirisasi produk,
perluasan pasar,
serta pendampingan teknologi pascapanen.
“Gambir adalah identitas ekonomi masyarakat kita. Namun hingga kini, banyak petani masih mengolahnya secara tradisional dan menghadapi permainan harga. Karena itu F-PAN meminta pemerintah daerah memasukkan program khusus penguatan gambir dalam APBD 2026. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan harus menjadi prioritas pembangunan ke depan,” tegas Marsanova.
Ia menambahkan bahwa pengembangan hilirisasi gambir akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah bagi petani.
Dorongan Penguatan UMKM dan Ekonomi Rakyat
Selain gambir, F-PAN juga meminta pemerintah memperkuat sektor UMKM, peternakan, dan ekonomi kreatif melalui berbagai program pembinaan dan bantuan yang lebih terarah.
Menurut Yori Anggara, dukungan konkret pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaku ekonomi kecil dapat berkembang. “Bantuan modal, pelatihan, hingga kemudahan pemasaran harus dipastikan benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Harapan untuk Pemerintahan yang Lebih Responsif
Menutup pidatonya, Marsanova Andesra berharap pemerintah daerah lebih cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat dan memastikan anggaran tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Semua catatan dan masukan ini adalah bagian dari komitmen F-PAN untuk mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada rakyat. APBD 2026 harus menjadi alat nyata untuk pemerataan pembangunan di seluruh nagari,” tutup Marsanova.
