Amanatnews – LIMAPULUH KOTA, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu 19 November 2025. Meski menyatakan persetujuan, F-PAN memberi sejumlah catatan strategis yang harus diperhatikan pemerintah daerah agar pelaksanaan anggaran lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
F-PAN menegaskan bahwa pembahasan R-APBD 2026 bersama TAPD dan Badan Anggaran telah dilakukan secara menyeluruh. Namun, fraksi tetap memberikan sorotan terhadap beberapa isu prioritas, seperti rasionalisasi belanja, penguatan pendapatan daerah, serta penyelesaian program yang belum terlaksana pada 2025.
Salah satu poin penting adalah tindak lanjut atas Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 mengenai Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2026. F-PAN meminta OPD menata anggaran secara terukur dan menyesuaikannya dengan kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas.
Untuk OPD penghasil PAD, F-PAN menekankan pentingnya peningkatan kinerja melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat ruang fiskal daerah, sehingga pembangunan prioritas tetap bisa berjalan meski kondisi anggaran menantang.
Fraksi juga menyoroti sejumlah kegiatan strategis yang direncanakan pada 2025 namun belum terlaksana. Kegiatan tersebut diminta kembali dianggarkan pada 2026 demi menjamin kesinambungan pembangunan. Selain itu, F-PAN mengingatkan pemerintah daerah agar tetap memprioritaskan pembayaran kewajiban kepada BPJS Kesehatan, dengan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu program penting lainnya.
Komposisi R-APBD 2026 yang disampaikan dalam paripurna adalah sebagai berikut:
Pendapatan: Rp1.162.703.570.173
Belanja: Rp1.254.725.169.358
Defisit: Rp92.021.599.185
Defisit ini ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp92.021.599.185, dengan pengeluaran pembiayaan nihil.
Ketua DPD PAN Limapuluh Kota, Marsanova Andesra, SH., MH., menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Fraksi PAN. Didampingi Sekretaris Fraksi PAN Yori Anggara, Marsanova menegaskan bahwa catatan fraksi merupakan bagian dari komitmen PAN dalam mengawal pembangunan daerah.
“Saya bersama Sekretaris Fraksi PAN, Yori Anggara, mendukung penuh catatan strategis yang disampaikan Fraksi PAN. Ini adalah bentuk tanggung jawab politik kami agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat dan dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan, PAN akan terus mengawal program prioritas di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Yogi Itno, SH., Tenaga Ahli Fraksi PAN, membenarkan seluruh poin dalam pendapat akhir tersebut.
“Benar, seluruh catatan itu disusun berdasarkan evaluasi kinerja serta aspirasi dari masyarakat. Harapan kami, APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Limapuluh Kota,” tegasnya.
Dengan catatan-catatan tersebut, F-PAN menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan APBD agar pembangunan berjalan sesuai tujuan, transparan, dan mampu membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
