Oleh: H. Arisal Azis — Anggota DPR RI Komisi XIII | Ketua DPW PAN Sumatera Barat | amanatnews.com
Setiap 21 April, nama Kartini kembali digaungkan. Panggung-panggung seremoni digelar, ucapan selamat bertebaran, dan narasi emansipasi kembali diulang. Namun, pertanyaannya sederhana: apakah negara sungguh telah berpihak pada perempuan, atau kita hanya pandai merayakan tanpa menyelesaikan persoalan?
Faktanya, ketimpangan terhadap perempuan masih nyata. Akses ekonomi belum merata, perlindungan terhadap perempuan masih lemah, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih jauh dari ideal. Ini bukan sekadar masalah budaya—ini soal keberanian politik.
Kartini dulu melawan keterbatasan dengan gagasan. Hari ini, tantangan kita bukan lagi sekadar pemikiran, tetapi kemauan politik untuk bertindak. Tanpa keberpihakan kebijakan yang tegas, emansipasi hanya akan menjadi jargon tahunan yang kehilangan makna.
Negara tidak boleh netral dalam isu kesetaraan. Netralitas dalam ketimpangan adalah bentuk pembiaran. Pemerintah harus hadir melalui regulasi yang berpihak, anggaran yang adil, dan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan perempuan—bukan sekadar simbolik atau proyek sesaat.
Di parlemen, kami melihat bahwa banyak kebijakan masih belum sensitif gender secara substansial. Perempuan sering ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan subjek utama. Ini harus diubah. Perempuan harus menjadi aktor, pengambil keputusan, dan penentu arah masa depan bangsa.
Sumatera Barat memiliki modal sosial dan budaya yang kuat dalam menghormati perempuan. Namun, penghormatan tanpa pemberdayaan adalah kontradiksi. Kita tidak bisa terus berbangga dengan simbol, sementara realitasnya perempuan masih menghadapi keterbatasan akses dan peluang.
Hari Kartini seharusnya menjadi momen evaluasi nasional, bukan sekadar perayaan. Sudah saatnya kita jujur: perjuangan Kartini belum selesai, bahkan di beberapa aspek justru berjalan di tempat.
Kartini tidak membutuhkan pujian. Ia membutuhkan keberanian kita untuk melanjutkan perjuangannya—dengan kebijakan yang nyata, sikap politik yang tegas, dan komitmen yang tidak setengah hati.
Jika tidak, maka setiap peringatan Hari Kartini hanyalah rutinitas kosong—ramai di permukaan, tetapi hampa dalam makna.
