Oleh : Ki Jal Atri Tanjung Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat.
Amanatnews.com Konflik Agraria di Sumatera Barat tidak terlepas dari ketidakjelasan status hukum dan kepentingan ekonomi antara pengusaha dan masyarakat lokal yang kurang memiliki akses. Disamping itu ketidakadilan dalam penguasaan tanah produktif antara pemodal besar dengan masyarakat kecil, karena sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh pemodal besar, sudah saatnya redistribusi tanah secara adil kepada masyarakat kecil dan penguatan masyarakat Adat. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan oleh Pemerintah. Pemerintah perlu menunjukkan kesungguhan dan political will yang kuat untuk menyelesaikan konflik Agraria dengan pembentukan kebijakan yang mendukung reforma Agraria masyarakat Adat. Reforma Agraria sebagai salah satu solusi terhadap konflik Agraria di Sumatera Barat. Disamping keterlibatan Pemerintah, keterlibatan masyarakat lokal merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam menyelesaikan konflik Agraria di Sumatera Barat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam edukasi dan advokasi.
