PADANG | amanatnews.com — Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat mengawal percepatan penanganan infrastruktur pascabencana melalui rapat kerja bersama mitra kerja, Senin (11/5/2026). Dalam forum strategis tersebut, perhatian tertuju pada pemulihan infrastruktur vital yang terdampak bencana di berbagai wilayah Sumbar, terutama Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, H. Muzli M. Nur, S.Pd, menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berjalan lambat karena menyangkut keselamatan warga, konektivitas ekonomi, hingga keberlangsungan layanan publik.
“Pemulihan infrastruktur pascabencana harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat terlalu lama menanggung dampak akibat akses jalan rusak, jembatan terputus, atau fasilitas umum yang belum pulih,” tegas Muzli.
Menurutnya, perhatian terhadap bencana tidak boleh hanya terbatas pada daerah pemilihan tertentu, melainkan harus mencakup seluruh wilayah Sumatera Barat yang terdampak.
Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah titik kritis pemulihan menjadi sorotan, mulai dari infrastruktur jalan provinsi, sistem drainase, pengendalian banjir, jembatan penghubung antarwilayah, hingga fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Muzli menilai, APBD 2026–2027 harus diarahkan lebih tajam untuk agenda rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pemulihan tidak sekadar menjadi wacana birokrasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini soal keselamatan rakyat. Ketika akses terputus, aktivitas ekonomi terganggu, anak sekolah kesulitan belajar, layanan kesehatan terhambat. Pemerintah harus bergerak cepat,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum penguatan sinergi antara DPRD, OPD teknis, dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan pascabencana berjalan terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Di tengah tantangan fiskal daerah, DPRD Sumbar menegaskan komitmennya untuk memastikan agenda pemulihan infrastruktur tidak kehilangan prioritas.
Jika infrastruktur adalah urat nadi pembangunan, maka pemulihan pascabencana adalah soal menyelamatkan denyut kehidupan masyarakat Sumatera Barat. (Red)
