Padang Pariaman — Kerja kemanusiaan yang dilakukan relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah dalam penanganan bencana banjir bandang dan galodo di Kabupaten Padang Pariaman sejak akhir November 2025 dinilai belum mendapat perhatian yang layak dari Pemerintah Daerah Padang Pariaman. Relawan mengaku hadir dan bekerja tanpa sorotan, namun merasa diabaikan ketika peran mereka tidak mendapat pengakuan resmi.
Sejak 26 November 2025, relawan yang tergabung dalam Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), LAZISMU, ‘Aisyiyah, serta jejaring tenaga kesehatan telah terjun langsung ke sejumlah titik terdampak.
Mereka mendirikan pos pelayanan dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan akses pangan akibat bencana.
Dalam masa tanggap darurat, dapur umum relawan berhasil menyalurkan lebih dari 1.600 porsi makanan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, layanan kesehatan gratis dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut bekerja sama dengan Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman. Layanan ini menjangkau warga yang mengalami gangguan kesehatan pascabencana, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.
Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah juga aktif melakukan pendampingan psikososial dan trauma healing bagi anak-anak serta keluarga korban bencana. Bantuan logistik berupa sembako, family kit, dan school kit disalurkan ke berbagai lokasi terdampak melalui koordinasi dengan donatur dan jaringan relawan.
Meski telah menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan, relawan menyampaikan kekecewaan karena peran mereka tidak mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, khususnya pada momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman ke-193. Tidak adanya pengakuan tersebut dinilai mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap kontribusi masyarakat sipil dalam penanggulangan bencana.
Koordinator Posko Bencana Muhammadiyah Padang Pariaman menegaskan bahwa relawan tidak pernah bekerja demi penghargaan atau pujian. Namun demikian, pengakuan dari pemerintah tetap dianggap penting sebagai bentuk penghormatan terhadap kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan secara sukarela.
“Relawan hadir karena panggilan nurani. Tetapi ketika kerja nyata tidak diakui, ini menjadi catatan penting agar ke depan penanganan bencana lebih menghargai peran semua pihak,” ujarnya.
Meski merasa diabaikan, relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah memastikan komitmen mereka tidak akan surut. Mereka menyatakan siap terus terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat di hunian sementara.
Peristiwa ini diharapkan menjadi refleksi bersama bahwa penanganan bencana tidak hanya membutuhkan kehadiran pemerintah, tetapi juga pengakuan dan kolaborasi yang setara dengan relawan dan masyarakat sipil. Dengan demikian, upaya kemanusiaan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
