Jakarta, Amanatnews.com, Jum’at, 20 Februari 2026 – Anggota DPR RI Komisi XIII sekaligus Ketua DPW PAN Sumatera Barat, H. Arisal Azis, menegaskan bahwa penetapan mantan Kapolres Bima Kota sebagai tersangka kasus narkotika merupakan “peringatan keras” bagi institusi Polri untuk melakukan evaluasi total dan reformasi yang lebih sistemik.
Menurut Arisal, kasus yang melibatkan pejabat kepolisian dalam perkara narkotika tidak bisa dipandang sebagai insiden individual semata, melainkan mencerminkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan internal.
“Ini bukan sekadar pelanggaran personal. Ini alarm keras di tubuh Polri. Harus menjadi momentum evaluasi total dan reformasi menyeluruh, khususnya pada unit-unit yang sangat rawan seperti narkoba,” tegas Arisal dalam keterangannya.
Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, Arisal menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, pembatasan masa jabatan pada unit sensitif, serta rotasi berkala untuk mencegah terbentuknya “lingkaran dalam” yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan.
Ia juga mendorong pendekatan follow the money dalam pengembangan perkara, termasuk penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila terdapat indikasi aliran dana hasil kejahatan. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan pidana narkotika semata, tetapi juga harus menyasar aset dan jaringan finansial di belakangnya.
Sebagai Ketua DPW PAN Sumbar, Arisal menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah tegas dan transparan dalam penanganan perkara ini. Ia menilai keterbukaan kepada publik menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Reformasi tidak cukup pada level individu. Yang harus dibenahi adalah sistemnya—mulai dari rekrutmen, pengawasan gaya hidup, pelaporan kekayaan, hingga perlindungan bagi pelapor internal. Tanpa pembenahan struktural, kasus serupa bisa saja terulang,” ujarnya.
Arisal menegaskan, Fraksi PAN di DPR RI akan terus mendorong penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum, demi menjaga marwah institusi serta memastikan perang terhadap narkoba benar-benar dijalankan secara konsisten dan berintegritas. (Admin)
