Oleh: Advokat Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H.
Budimannews.com
Politik sering kali dipersepsikan sebagai dunia yang keras, penuh intrik, dan cenderung pahit, meskipun di dalamnya terdapat peluang untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, justru karena kerasnya dunia politik, diperlukan kehadiran orang-orang baik yang memiliki integritas, moralitas, dan semangat pengabdian.
Apabila orang-orang baik menjauh dari politik, maka ruang politik akan semakin dikuasai oleh kepentingan-kepentingan sempit yang berpotensi menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin pahit. Inilah salah satu landasan pemikiran Muhammadiyah tentang pentingnya Jihad Politik.
Jihad politik yang paling fundamental adalah mendidik umat agar menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan berakhlak mulia. Politik tanpa kehadiran masyarakat yang cerdas dan berakhlak akan melahirkan demokrasi yang rapuh, membuka ruang bagi praktik politik transaksional, serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jihad politik bukanlah pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan semata, apalagi sekadar ajang pencitraan. Jihad politik adalah perjuangan dan pengabdian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengurus kepentingan umat, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an, Sunnah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ciri-Ciri Jihad Politik Muhammadiyah
1. Niatnya Khidmat, Bukan Mencari Kursi Kekuasaan
Tujuan utama berpolitik adalah melayani umat, bukan dilayani umat. Jabatan merupakan amanah yang harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketika seorang pejabat lebih ingin dilayani daripada melayani, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati amanah rakyat.
2. Implementasi Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, Bukan Menebar Fitnah
Politik harus menjadi sarana mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang bijaksana. Politik yang sehat menjauhi fitnah, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang hanya merusak persatuan bangsa.
3. Tujuan Politik untuk Rahmat, Bukan Rebutan Kekuasaan
Kompetisi politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Menang dan kalah merupakan bagian dari proses politik yang harus diterima secara dewasa. Yang terpenting adalah kompetisi berlangsung secara adil, jujur, dan bebas dari kecurangan demi menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Mengenali Politik Pencitraan
Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membedakan antara politik pengabdian dan politik pencitraan agar tidak mudah terjebak oleh penampilan semata.
1. Dilihat dari Waktu Kerjanya
Politik pengabdian bekerja sepanjang waktu, bahkan jauh sebelum pemilu berlangsung. Sementara politik pencitraan biasanya hanya muncul beberapa bulan menjelang pemilu dengan berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan popularitas.
2. Dilihat dari Wujud Kerjanya
Politik pengabdian menghasilkan program nyata yang mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menyelesaikan berbagai persoalan publik. Sebaliknya, politik pencitraan sering kali hanya terlihat dalam bentuk baliho, spanduk, slogan, dan aktivitas seremonial tanpa dampak yang nyata bagi masyarakat.
3. Dilihat dari Siapa yang Diuntungkan
Dalam politik pengabdian, yang merasakan manfaat utama adalah rakyat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan pelayanan. Sedangkan dalam politik pencitraan, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, seperti tim sukses, keluarga, atau lingkaran kekuasaan.
Penutup
Bangsa ini membutuhkan lebih banyak politisi pejuang yang menjadikan politik sebagai jalan pengabdian dan jihad untuk kemaslahatan umat. Politik seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan terbaik bagi rakyat, bukan sekadar sarana membangun popularitas atau mempertahankan kekuasaan.
Semoga semakin banyak lahir pemimpin dan politisi yang menjadikan politik sebagai ladang perjuangan dan pengabdian, serta menjauhi praktik politik pencitraan dan politik transaksional yang merugikan rakyat.
Wallahu a’lam bish-shawab.
