Amanatnews.com – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat melakukan langkah tegas membersihkan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan konsultan dan kontraktor yang bermitra dengan instansi tersebut. Pengawasan diperketat mulai dari proses administrasi hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan, untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi oknum yang mengambil keuntungan pribadi dari proyek dan layanan publik.
Langkah bersih-bersih ini sekaligus memastikan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral berjalan sesuai prosedur, transparan, dan tidak merugikan keuangan daerah. Upaya ini mendapat dukungan dari kalangan internal maupun publik karena selama ini pungli dianggap menjadi salah satu hambatan besar dalam pelaksanaan proyek strategis.
Gerakan serupa juga dilakukan pada BMCKTR, di mana pemeriksaan terhadap konsultan dan kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek mulai diperketat. Selain dugaan pungli, beredar kabar adanya oknum ASN yang diduga terlibat dalam pelanggaran etik lainnya di internal lembaga tersebut. Walaupun demikian, pihak pengawasan menegaskan bahwa proses pemeriksaan tetap fokus pada tindakan yang melanggar hukum dan etika birokrasi. Setiap aspek yang menyangkut latar belakang pribadi seseorang — termasuk orientasi atau kehidupan pribadi — tidak akan menjadi dasar penilaian selama tidak berkaitan dengan pelanggaran tugas.
Investigasi internal menegaskan bahwa penindakan dilakukan profesional, objektif, dan bebas dari diskriminasi. Semua pelaku, baik dari kalangan ASN maupun mitra kerja, akan diproses sesuai aturan jika terbukti terlibat dalam pungli atau penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat menilai langkah ini sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah daerah untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Proyek yang berada di bawah kedua dinas tersebut memiliki nilai strategis dan dampak langsung terhadap pembangunan daerah serta pelayanan publik, sehingga integritas menjadi syarat mutlak.
Meski proses sudah berjalan, tantangan masih ada, terutama terkait transparansi hasil pemeriksaan, perlindungan terhadap pelapor, serta penindakan yang menyentuh seluruh aktor yang terlibat, bukan hanya pelaku kecil. Pemutusan jaringan pungli dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi kunci agar praktik ini benar-benar tuntas.Dengan terus dikawal, gerakan bersih-bersih ini diharapkan bukan hanya respons sesaat, tetapi momentum perubahan birokrasi menuju pemerintahan daerah yang lebih profesional dan bebas pungli di Sumatera Barat
